Muhammad Jamil, - (2023) Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau. Disertasi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text TANPA BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Muhammad Jamil (2022): Telaah Maslahat Mediasi Perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau Provinsi Riau berada pada urutan ke-8 di Indonesia tentang tingginya angka perceraian pada tahun 2021. Perceraian dapat terjadi pada semua kalangan tidak tertutup kemungkinan terjadi pada Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini dengan menelaah aturan mediasi dengan pendekatan maslahat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, bagaimana perkembangan dan kondisi perceraian yang terjadi dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau?; Apa faktor penyebab tingginya tingkat perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau?; dan Bagaimana relevansi ketentuan aturan mediasi perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), menggunakan pendekatan yuridis dengan teori maslahat, berlokasi di empat Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau (Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis). Adapun hasil penelitian ini: Pertama, berdasarkan fakta dilapangan bahwa meningkatnya angka perceraian dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau. Kedua banyak faktor penyebab tingginya angka perceraian tersebut diantaranya: terjadinya perselisihan secara terus menerus, perselingkuhan, gaya hidup, kekerasan dalam rumah tangga dan ekonomi. Ketiga, pemerintah telah melakukan upaya untuk menurunkan angka perceraian dengan mengeluarkan aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di lingkungan Pengadilan Agama namun belum berjalan dengan baik, aturan tersebut bersifat umum untuk semua kalangan sehingga merugikan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bercerai karena mamakan waktu yang lama dalam proses mediasi, penulis menemukan kebijakan dan konsep tentang prose mediasi ASN untuk dapat disumbangkan pada Mahkamah Agung dalam upaya penyempurnan PERMA No. 1 Tahun 2016, yakni pemerintah daerah menunjuk tim mediator khusus untuk menangani kasus perceraian ASN. Kata Kunci: Maslahat, Mediasi, Aparatur Sipil Negara (ASN).

Actions (login required)

View Item