Muazzah Nurhadawiyyah (2015) PELAKSANAAN PERJANJIAN DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT HASANAH CARD PADA BNI SYARIAH KANTOR CABANG PEKANBARU DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (134kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (112kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (216kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (181kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (24kB) | Preview

Abstract

Dengan kemajuan teknologi diberbagai bidang telah membuat kebutuhan ekonomi masyarakat semakin meningkat, yang mengakibatkan gaya hidup modern dikalangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya kartu kredit yang merupakan alat pembayaran berupa kartu yang saat ini sangat banyak digunakan masyarakat karena kepraktisannya. Untuk membuat kartu kredit terlebih dahulu di awali dengan melakukan perjanjian penerbitan kartu kredit dengan bank. Dalam kenyataannya BNI Syariah sebagai pelaku usaha menggunakan perjanjian baku yang ditawarkan kepada nasabah. Isi perjanjian ditentukan sepihak oleh bank yang seringkali membuat kedudukan antara bank dengan nasabah tidak seimbang, bank lebih diuntungkan dengan perjanjian baku ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam penerbitan kartu kredit hasanah card dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaannya pada BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 484 Pekanbaru. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan, kemudian menggunakan pola pikir induktif untuk mendapatkan kesimpulan yang dianalisis dengan menggunakan Fiqh Muamalah. Berdasarkan penelitian ini bahwa penggunaan perjanjian baku diperbolehkan dalam kegiatan usaha di Indonesia termasuk dalam proses penerbitan kartu kredit di BNI Syariah, selama tidak mencantumkan ketentuan-ketentuan yang secara tegas dilarang sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun BNI Syariah dalam perjanjian penerbitan kartu kreditnya mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh undang-undang. Hal tersebut dapat dilihat pada Poin 1 dan 5 tentang Pernyataan dan Persetujuan Nasabah Terkait Tabungan Hasanah Card yang terdapat dalam Formulir Aplikasi Hasanah Card. Berdasarkan analisa data bahwa pelaksanaan perjanjian dalam penerbitan kartu kredit hasanah card belum sesuai bila ditinjau menurut fiqh muamalah dan bertentangan dengan syariat Islam, sebab syaratnya yang rusak walaupun transaksi akad tersebut sah. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak adanya asas al-Hurriyah (kebebasan) dan asas al-Musawah (persamaan atau kesetaraan) yang merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (freedom of making contract), baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menentukan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.

Actions (login required)

View Item