DANDI SAPUTRA, - (2023) PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN (BERDASARKAN PRINSIP CHECK AND BALANCE). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Dandi Saputra, (2023): Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Berdasarkan Prinsip Check And Balance) Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya konsep pembagian dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsep pembagian adalah sebuah konsep adanya pembagian kekuasaan negara kedalam beberapa bagian yang memiliki fungsi dan wewenang masing-masing untuk saling bekerja sama. Adanya pembagian kekuasaan kedalam beberapa bagian dimaksudkan untuk agar tidak terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu lembaga. Pembagian sejalan dengan adanya prinsip checks and balances dalam kedudukan yang sederajat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip Checks And Balances, dan apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip Checks And Balances. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip Checks And Balances, serta mengetahi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Prinsip Checks And Balances. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research). Sumber yang dipakai sumber primer yaitu: bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara, sumber sekunder yaitu: buku-buku yang terkait pembahasan pada penelitian ini, dan sumber hukum tersier yaitu: kamus (kamus hukum dan kamus bahasa). Pembahasan dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Hasil daripenelitian ini adalah bahwa Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pelaksanaan hak inisiatif DPR RI dan relevansinya terhadap prinsip check and balance dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kata Kunci: DPR RI, Peraturan Perundang Undangan, Check and Balance

Actions (login required)

View Item