INTAN SRI ANISA, - (2023) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERATURAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH PENGGANTI KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (513kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Intan Sri Anisa, (2023): Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Pengganti Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance Permasalahan pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh Pengangkatan penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan pejabat kepala daerah definitif yang disebabkan karena adanya penundaan pilkada di 271 daerah di Indonesia telah menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap peraturan pengangkatan penjabat kepala daerah pengganti kepala daerahberdasarkan prinsip-prinsip good governance, dan mengetahui bagaimana perubahan terhadap Permendagri No.1 Tahun 2018 dan Permendagri No.4 Tahun 2023. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research) dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknis analisa data tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan penarikan kesimpulan mengguakan metode deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam tinjauan hukum dan pemerintahan yang baik, pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah pada masa transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 tidak mencerminkan penerapan prinsip-prinsip good governance yakni karena tidak terdapat ruang partisipasi masyarakat melalui dewan perwakilan maupun masyarakat secara langsung dalam proses rekruitmen penjabat (Pj) kepala daera dan tidak terdapat tranparansi dan tidak ada legitimasi yang kuat, karena dalam proses penunjukannya tidak terdapat ruang partisipasi bagi masyarakat untuk dapat menyatakan kehendaknya demi menjamin dan menjaga kepentingan masyarakat daerah. Perubahan Permendagri No.1 Tahun 2018 dan Permendagri No.4 Tahun 2023, sudah ada aturan yang jelas mengenai mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, tetapi di dalam pasal Permendagri tersebut belum menyentuh prinsip-prinsip partisipasi dan transparansi. Kata Kunci: Pengangkatan, Penjabat, Good Governance

Actions (login required)

View Item