APRI NALDI, - (2023) STUDI KOMPARATIF PEREDARAN BARANG IMPOR BEKAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR: 51/M-DAG/PER/7/2015 DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 26/PMK.010/2022. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (698kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Apri Naldi (2023): Studi Komparatif Peredaran Barang Impor Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, melarang secara tegas impor pakaian bekas. Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, membolehkan pakaian impor bekas dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga terjadi tumpang tindih antara dua aturan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui standar nilai ekonomis Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 berdasarkan teori hukum ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan undang-undang. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara induktif bahwa secara garis besar barang impor dapat masuk ke Indonesia, akan tetapi secara khusus ada pengaturannya yaitu barang impor tersebut harus dalam keadaan baru sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan, tetapi berbenturan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat umum yaitu hasil penelitian ini. Adapun penelitian ini dapat dipahami, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 lebih tertuju mengenai ekonomi mikro, yaitu bertujuan melindungi masyarakat dari segi kesehatan dan di sisi lain juga untuk melindungi industri lokal dari gempuran pakaian impor. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 26/PMK.010/2022 lebih condong ke peningkatan ekonomi makro, yaitu dengan diberlakukannya bea masuk 35% untuk pakaian bekas maka negara akan mendapatkan keuntungan dari segi pajak. Adapun peraturan tentang peredaran pakaian impor bekas ini, lex specialisnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015 karena merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai lex generalisnya. Oleh karena itu, selama Peraturan Menteri Perdagangan ini masih berlaku akan mengesampingkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bagian pakaian bekas dan barang bekas lainnya. Kata kunci: Barang, Impor, Bekas

Actions (login required)

View Item