ANDRIYANI MARSANDA, - (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI PAJAK (PASAR) LAMA BAGAN BATU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB V.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB V) BAB V PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK IMPLEMENTAASI PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI PAJAK (PASAR) LAMA BAGAN BATU OLEH : ANDRIYANI MARSANDA NIM 11970524552 Kabupaten Rokan Hilir adalah kabupaten yang sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah pedagang. Terutama di Kecamatan Bagan Sinembah banyak pedagang kaki lima liar yang berjualan di bahu jalan yang mengganggu ketertiban umum dan melanggar Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum di Pasar Pajak Lama Bagan Batu dan untuk mengetahui apa saja hambatan implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Pasar pajak Lama Bagan Batu. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan melalui wawancara di lokasi penelitian dan data sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penjabaran deskriptif yang mana pendekatan tersebut melihat hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan juga melihat secara langsung yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn dengan 6 variabel yang diambil yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan sikap pelaksana, komunikasi, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Hasil penelitian ini menemukan adanya hambatan yang di ukur dengan faktor hambatan implementasi menurut Peters yaitu informasi, isi keberhasilan, dukungan, dan pembagian potensi. Kata kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Pasar, Pedagang Kaki Lima

Actions (login required)

View Item