MIGEL M AL-PARISY, - (2023) ANALISA PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN DALAM NEGERI NO 9 TAHUN 2016 TENTANG SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) BAGI PELAKU NIKAH SIRRIH PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATATN SIPIL BANGKINANG PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (801kB)
Preview	Text SKRIPSI MIGEL M AL-PARISY.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Migel M Al-Parisy (2023): Analisa Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Dalam Negeri No 9 Tahun 2016 Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Bagi Pelaku Nikah Sirrih Pada Dinas Kependudukan dan Pecatatatn Sipil Bangkinang Perspektif Maqashid Al-Syariah Penelitian ini dilatarbelakangi dari pelaksaan penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah yang mengacu pada Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, dan ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah. Dengan rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana penggunaan percepatan Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran di capil Bangkinang, (2) Bagaimana Analisa terhadap penggunaan Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengganti akta nikah dalam pembuatan akta kelahiran bagi pelaku nikah sirri perspektif maqashid syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan langsung datang ke lokasi penelitian di kantor kependudukan dan catatan sipil bangkinang. Dalam penelitian digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin, observasi, dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilaksanakan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bagi pelaku nikah sirri boleh berdasarkan PERMENDAGRI No 9 tahun 2016 pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwasannya ketika ada seorang pasangan suami istri yang ingin membuatkan Akta Kelahiran anaknya tetapi tidak memiliki buku atau Akta Nikah maka dapat diganti dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, kebenaran pengunaan SPTJM sebagai pasangan suami isteri sebagai pengganti akta nikah untuk sebagai inovasi upaya percepatan dalam proses pembuatan akta kelahiran dan peningkatan kepemilikan akta kelahiran orang dewasa yang status hubungan orang tua pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai pasangan suami isteri dan ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah sebagai unsur pokok tujuan hukum islam penggunaan SPTJM sebagai solusi menjadi cara perkembangan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum islam untuk mengatasi anak hasil pernikahan sirri demi kemaslahatan anak dan istri yang terdapat pada pasal 4 ayat 2. Kata Kunci: Pencatatan, SPTJM, Maqashid Syariah

Actions (login required)

View Item