ATIKA AMELIA, - (2023) ANALISIS PENDAPAT MASYARAKAT DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN TERHADAP KEHARUSAN PERCERAIAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN (TINJAUAN MAQASHID SYARI’AH). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (663kB)
Preview	Text SKRIPSI ATIKA AMELIA.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Amelia, Atika (2023): “Analisis Pendapat Masyarakat Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun Terhadap Keharusan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan (Tinjauan Maqashid syari’ah)”. Perceraian atau talak adalah lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri. Tidak sedikit yang menafikan proses hukum sebelum menjatuhkan talak. Beberapa masyarakat dengan mudah mengikrarkan talak kepada isterinya tidak di depan sidang Pengadilan. Dalam hal ini penyusun meninjau dengan pendekatan Maqashid Syari’ah yang diharapkan pada akhirnya akan memberikan kepastian hukum terhadap pendapat masyarakat tentang keharusan perceraian di depan sidang Pengadilan. Hal yang dibahas di dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat masyarakat Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun tentang praktek keharusan perceraian di depan sidang pengadilan, dan bagaimana tinjauan maqashid syari’ah terhadap keharusan perceraian di depan sidang pengadilan menurut pendapat masyarakat Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini tergolong jenis penelitian lapangan atau metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara, observasi dan sumber-sumber yang mendukung. Dari populasi yang tidak diketahui jumlahnya, peneliti mengambil 5 orang sebagai sampel dengan memilih orang-orang tertentu yang dianggap mewakili populasi. Dari penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat menganggap bahwa praktik perceraian yang mereka lakukan tidak di depan sidang Pengadilan ini sah jika dilihat dari sudut pandang Agama. Pendapat masyarakat ini tidak sesuai dengan tujuan dari syari’at untuk menjaga eksistensi dari ad-daruriyat al-khamsah dalam menjaga agama (hifz ad-din). Melindungi hak-hak isteri yang merupakan salah satu upaya untuk menjaga jiwa (hifz an-nafs). Kemudian kewajiban dalam memelihara dan menjaga anak untuk hidup hingga dewasa (hifz an-nasl), tanggung jawab atas pendidikan anak (hifz al-‘aql) dan memberikan nafkah kepada isteri selama masa iddah dan anak hingga dewasa setelah terjadinya perceraian (hifz al-mal). Dengan demikian pendapat masyarakat mengenai perceraian yang dilakukan tidak di depan sidang pengadilan belum memenuhi beberapa unsur dari ad-daruriyat al-khamsah yang bertujuan untuk menjaga agar dampak buruk dari perceraian tersebut tidak berakibat buruk terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian, terutama isteri dan anak-anak. Kata kunci: Keharusan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan, Perceraian, Maqashid Syari’ah.

Actions (login required)

View Item