MOHAMAD MARSHEL RIDHO, - (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MEMBELI KOMPUTER RAKITAN BESERTA SUKU CADANG BERSTATUS BLACK MARKET DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Mohamad Marshel Rido (2023): Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Membeli Komputer Rakitan Beserta Suku Cadang Berstatus Black Market Di Tinjau Dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Pekanbaru. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi atas penjualan komputer rakitan dan/atau suku cadangnya yang berstatus black market di Pekanbaru masih sangat kuat dan banyak merugikan konsumen, dengan demikian maka dibutuhkan perlindungan hukum terhadap konsumen komputer rakitan dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen komputer rakitan di Pekanbaru, tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen komputer rakitan dan suku cadang yang berstatus black market di Pekanbaru, dan pengaturan sanksi bagi pelaku usaha komputer rakitan di tinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dimana peneliti turun langsung ke lapangan, dan melalui pendekatan secara yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berdasar adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun terkait kasus ini konsumen mengalami kesulitan untuk memperoleh hak-haknya, pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen masih sangat minim dan tidak sesuai dengan harapan yang ada di dalam ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta sanksi pelaku usaha yang melanggar hukum dapat dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kata Kunci : Perlindungan konsumen, black market, komputer rakitan

Actions (login required)

View Item