Muhammad Al Muhari Batan,, - (2023) Pelaksanaan Penggunaan Izin Pembuangan Limbah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Ptpn V Sungai Tapung Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Tandun. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (279kB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Al Muhari Batan, (2022): Pelaksanaan Penggunaan Izin Pembuangan Limbah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Ptpn V Sungai Tapung Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Tandun Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Pelaksanaan Penggunaan Izin Pembuangan Limbah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Pada Ptpn V Sungai Tapung Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Tandun, permaslaahan yang mau peneliti lihat dalam penelitian ini yakni, Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 tentang pelayanan perizinan pembuangan limbah pada PTPN V Sungai Tapung Kecamatan Tandun , Bagaimana kendala dan upaya dalam memperoleh perizinan dalam pengelolaan limbah pada PTPN V dalam praktek hukumnya, Bagaimana keterkaitan antara perizinan PTPN V dengan pengelolaan limbah dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer data sekunder dan data tersier, Metode pengumpulan data mengunakan pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian, teknik analisi Data mengunakan metode kompartif, metode penulisan yakni dengna menugnakan metode deduktif,Metode induktif, dan metode komparatif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Upaya mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengatasi pembuang limbah cair kegiatan industri ke media lingkungan, antara lain: meningkatan kualitas dan kuantitas PPLHD, menyediakan dana dalam rangka operasional pengawasan, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung, melakukan pengawasan secara berkala, dan dan menerapkan sistem reward dan punishment secara adil dan tegas serta konsisten. Rekomendasi yang diberikan adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasan (sumber daya manusia), sarana prasarana dan pendanaan. Menegakan aturan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh PPLHD, untuk itu terhadap pihak perusahaan yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya ketentuan dalam pengelolaan limbah cair harus diterapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendala dalam memperoleh perizinan dalam pengelolaan limbah pada PTPN V dalam praktek hukumnya Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembuangan Limbah, Perda No. 4 Tahun 2017. PTPN V

Actions (login required)

View Item