KHAIRUNNISA SALSABILA, - (2023) ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM KEJAHATAN CARDING TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (691kB)
Preview	Text SKRIPSI HANI REVISI.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Khairunnisa Salsabila (2022): Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Kejahatan Carding Transaksi Jual Beli Online Berkembangnya virtual market maka semakin banyak perubahan dan perbaikan sehingga banyak kendala yang dihadapi, seperti berbelanja online dengan menggunakan kartu kredit orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Namun, dalam kegiatan jual beli transaksi memiliki peran penting yang mana pada umumnya makna transaksi sering diartikan sebagai perjanjian jual beli antara para pihak yang bersepakat untuk itu. Sementara dalam perspektif yuridis, transaksi tersebut pada dasarnya merupakan keberadaan dari suatu perikatan maupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang melakukannya. Maka dari itu, ketentuan-ketentuan hukum tetap mengikat walau terjadi perubahan terhadap media maupun bagaimana caranya melakukan transaksi. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kejahatan carding transaksi jual beli online dan upaya pencegahan carding transaksi jual beli online oleh pemerintah. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu berdasarkan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang membahas mengenai transaksi elektronik adanya kejahatan kegiatan carding, maka kejahatan carding masih menggunakan regulasi lama dan membutuhkan regulasi khusus didukung dengan pengamanan sistem baik software maupun hardware serta pedoman untuk pembuat kebijakan yang berhubungan dengan computer-related crime dan dukungan dari lembaga khusus. Selanjutnya, aturan-aturan dalam perundang-undangan merupakan salah satu bentuk pemerintah untuk menanggulangi dan menindak kejahatan carding dengan dibuktikan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Lalu, diharapkan pemerintah mengatur dan menetapkan khusus dengan cara menyempurnakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga para pengguna transaksi elektronik lebih dilindungi dan diberi kepastian hukum. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Carding, Transaksi Jual Beli

Actions (login required)

View Item