TINA MARTINI, - (2023) PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN DAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 186/PMK.06/2009 NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG PENSERTIFIKATAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DI KABUPATEN SIAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (497kB)
Preview	Text SKRIPSI TINA MARTINI.pdf Download (9MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Tina Martini (2023): Pelaksanaan Pensertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah Di Kabupaten Siak Berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 186/PMK.06/2009 Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah, Pasal 2 menyatakan bahwa BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian/Lembaga yang menggunakan. Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa tanah menjadi upaya yang sangat penting dalam rangka mengamankan aset negara, alasannya karena sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang sah dan menjadi jaminan kepastian hukum, sekaligus menjadi alat pembuktian yang kuat bahwa aset tersebut benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh negara/pemerintah daerah. Namun berdasarkan kenyataannya di Kabupaten Siak masih banyak BMN berupa tanah yang belum bersertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pensertifikatan Barang Milik Negara berupa tanah di Kabupaten Siak sekaligus hambatan bagi ATR/BPN dalam menerbitkan sertifikat tanah. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. Sifat penelitian adalah deskriptif yakni mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada saat ini yang berkaitan dengan pensertifikatan Barang Milik Negara berupa tanah di Kabupaten Siak. Lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak. Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan pensertifikatan BMN berupa tanah di Kabupaten Siak belum terlaksana secara optimal, karena masih banyak kendala atau hambatan yang menganggu sehingga memperlambat berjalannya program tersebut. Beberapa faktor yang menjadi penghambat diantaranya adalah tertunda karena mendahulukan pensertifikatan PSN/PTSL, keterbatasan sumber daya manusia atau pegawai di kantor ATR/BPN, ketidakdisiplinnya pemohon atau pendamping terhadap petugas ukur yang turun ke lapangan, serta adanya lokasi tanah yang masuk dalam kawasan Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru sehingga sertifikat tidak bisa diterbitkan. Hal inilah yang membuat banyak BMN berupa tanah di Kabupaten Siak belum bersertifikat. Kata kunci: Barang Milik Negara, Pelaksanaan, Sertifikasi.

Actions (login required)

View Item