AE FAJRAN NIBRAS, - (2022) PELAKSANAAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DI PT. SUZUKI FINANCE INDONESIA CABANG PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK AE Fajran Nibras, (2022): Pelaksanaan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pekanbaru Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bahwa setiap perusahaan leasing, mempunyai kewajiban, diantaranya : membawa surat penarikan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan penarikan terhadap jaminan fidusia diwilayah tempat usahanya. Namun kenyataannya kewajiban tersebut belum terlaksana oleh PT. Suzuki Finance Cabang Pekanbaru yang mana tidak membawa surat penarikan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri untuk melaksanakan eksekusi penarikan jaminan fidusia tersebut. Pihak debitur juga belum mengetahui secara pasti mengenai hak dan kewajiban mereka pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan dan pelaksanaan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan apa saja kendala yang terjadi pada proses pelaksanaan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 di PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara lansung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara seperti mencari data yang dibutuhkan. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah total sampling, artinya peneliti menunjuk lansung para tengkulak dan pemilik pohon yang dianggap dapat memberikan informasi sebagaimana yang diharapkan. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pekanbaru dan karyawan bagian collecting PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Suzuki Finance Indonesia Cabang Pekanbaru belum menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Salah satu faktor yang dapat menyebabkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), masih belum efektif dilakukan, salah satu faktornya adalah ketidaktahuan debitur, yang mana hal tersebut, sering dimanfaatkan oleh kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk menggunakan cara yang tergolong kasar, seperti penarikan secara paksa yang disertai dengan ancaman. Pihak kreditur tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan penarikan sebelum adanya putusan dari Pengadilan. Hal tersebut juga berlaku bagi debitur yang mana, pihak debitur harus segera melakukan pelaporan apabila pihak kreditur melakukan himbauan atau peringatan atau penarikan kendaraan tanpa adanya surat dari pengadilan yang dihadiri oleh kedua belah pihak terlebih dahulu sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3). Kata kunci: Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Actions (login required)

View Item