OPY MUSTIKA, - (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SEKITAR PASAR RAKYAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (850kB)
Preview	Text SKRIPSI OPY MUSTIKA.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Opy Mustika (2022) : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Fiqh Siyasah Penulisan ini di latar belakangi penulisan skripsi adalah maraknya pedagang kaki lima (PKL). Dengan maraknya pedagang kaki lima (PKL) berbuntut pada munculnya berbagai masalah dan persoalan yang mengakibatkan pasar menjadi semrawut dan tidak teratur sehingga menganggu ketertiban, serta kebersihan lingkungan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, dan apa faktor-faktor yang menjadi kendala Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu, serta bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian field research. Sifat penelitian bersifat analistis deskriptif kualitatif. Data diambil dari dua sumber yaitu primer sekunder,dan tersier. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola berpikir induktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2017 sudah sangat jelas pedagang kaki lima (PKL) memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus ditepati, hanya saja di lapangan masih banyak pedagang kaki lima (PKL) bahkan dari pihak pemerintahnya tidak menjalankan poin-poin dalam undang-undang dengan baik, sehingga pasar rakyat masih terlihat tidak bersih, rapih, dan tertib. Ditinjau juga dari fiqh siyasah bahwa sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai dengan ketentuan Fiqh Siyasah. Kata Kunci : Implementasi, Penataan dan Pedagang Kaki Lima

Actions (login required)

View Item