NURUL ADHA FITRI YANI, - (2022) PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Nurul Adha Fitri Yani (2022) : Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Kejaksaan Berdasarkan Adanya Putusan Pengadilan Negeri Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru) Penelitian ini dilatar belakangi dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru merupakan instansi Negara yang memiliki kewenangan dalam hal melakukan pemusnahan Benda Sitaan Narkotika. Secara aturan perundang-undangan pemusnahan Barang Bukti Narkotika dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun faktanya pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang memperoleh putusan pengadilan tidak langsung dimusnahkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan tersebut ditetapkan. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika oleh Kejaksaan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap studi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru? 2. Bagaimana kendala dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika oleh Kejaksaan berdasarkan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap studi di Kejaksaan Negeri Pekanbaru ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis yaitu dengan mengguanakan pendekatan penelitian kualitatif, dalam pendekatan penelitian ini data diperoleh dari berbagai sumber secara langsung. Dimana dengan melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika menurut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Data yang diperoleh dari penelitian adalah wawancara dari beberapa respoden. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala jumlah barang bukti yang sedikit, adanya mutasi jaksa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Pekanbaru, kendala biaya, prosedur pemusnahan yang merepotkan dengan mengundang pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas, Obatan dan Makanan, waktu yang diberkan untuk memusnahkan relative singkat, serta eksistenis masyarakat atau wartawan yang menyaksikan terkadang menghambat pemusnahan. Kata Kunci : Narkotika, Pemusnahan Barang Bukti, Kejaksaan

Actions (login required)

View Item