PAUZAN, - (2022) IMPLEMENTASI PERMA NO 3 TAHUN 2017 TERHADAP HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK SEBAGAI AKIBAT DARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BENGKALIS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (812kB)
Preview	Text SKRIPSI PAUZAN.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Pauzan, (2022): Implementasi Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Sebagai Akibat Dari Perceraian Di Pengadilan Agama Bengkalis Pada tanggal 11 Juli 2017 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengesahkan PERMA No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini mengatur mengenai pedoman Hakim dalam mengadili perkara baik pidana maupun perdata yang melibatkan perempuan. Seperti telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 103-105. PERMA No 3 Tahun 2017 ini perlu mendapat perhatian dari segi pandangan hakim agar hukum dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi PERMA No 3 tahun 2017 terhadap hak perempuan dan hak anak sebagai akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan / field research dan sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder. Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah observasi dan wawancara.Dilihat dari contoh perkara cerai Talak yang ada di Pengadilan Agama Benkalis dengan nomer Putusan 427/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengenai perlindungan Hukum anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya, sudah tepat dengan menunjuk dan memberikan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ibunya, akan tetapi menurut pendapat penulis sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai akibat dari perceraian, selain menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut seperti yang dijelaskan didalam SEMA No 7 Tahun 2012 Majelis Hakim juga harus menunjuk dan mempertimbangkan siapa yang bertanggung jawab atas pemberian pembayaran hak nafkah untuk anaknya mencakup pemeliharaan dalam masalah ekonomi, pendidikan dan segala yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Kata Kunci : Implementasi, Hak Perempuan dan Anak

Actions (login required)

View Item