AFNI JULIANI DAULAY, - (2022) PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PEMBUAT SPEED BUMP (POLISITIDUR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTANJALAN (STUDI KASUS JALAN GARUDA SAKTI KM 1 GANG ALFAJAR KOTA PEKANBARU). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Afni Juliani Daulay, (2022) : Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pembuat Speed Bump (Polisi Tidur) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Studi Kasus Jalan Garuda Sakti Km 1 Gang Alfajar Kota Pekanbaru) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) menentukan secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam menekan kan angka kecelakaan lalu lintas berkendaraan saat ini salah satunya adalah dengan dibuatnya sarana prasarana pembantu berupa polisi tidur. Polisi tidur ini digunakan untuk menghambat kecepataan kendaraan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah Bagaimana penrapan sanksi terhadap yang membuat Speed Bump (polisi tidur) di Kota Pekanbaru berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum (studi kasus jalan garuda sakti km 1 gang alfajar). Apakah yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanski terhadap pembuat Speed Bump (polisi tidur) berdasarkan undang-undang bnomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum (studi kasus jalan garuda sakti km 1 gang alfajar). Penelitian ini merupak jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa penerapan alat pembatas kecepat atau polisi tidur yang dibuat oleh masyarakat Gang Alfajar belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang terbaru yaitu Nomor 14 Tahun 2021 karena bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan atau polisi tidur tidak sesuai dengan standar peraturan keputusan menteri perhubungan apabila dari dinas perhubungan kota pekanbaru ada anggarannya maka akan dilakukan pemasangan yang sesuai dengan yang ada dalam peraturan menteri dinas perhubungan perlunya melapor agar dari pihak dinas perhubungan dapat memberi tahu pemasangan yang sesuai peraturan dan matrial seperti apa pemasangan alat pembatas kecepatan. Kata Kunci :Peran Dinas Perhubungan, Speed Bump (Polisi Tidur),

Actions (login required)

View Item