Asyraf (2014) “ Penggunaan tes DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Menetapkan Hubungan Nasab Menurut Perspektif Hukum Islam ( Studi Kasus Di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor)”. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (95kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (61kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (218kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (21kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bersifat lapangan, yang mengkaji masalah penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam menetapkan hubungan nasab apakah sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yang disandarkan kepada hadith dan pendapat para ulamak. Tes DNA bukanlah perkara baru dalam lapangan sains, tapi bila persoalan itu diusung dalam konteks agamawi, tentu akan menjadi hal yang sangat menarik. DNA merupakan bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat, yang meneruskan informasi biologis dari induk kepada keturunannya. Dalam perkembangannya tes DNA dilakukan dengan berbagai alasan seperti persoalan peribadi dan hukum antaranya: mengetahui identitas seseorang, penetapan nasab dan masalah forensik. Kaedah inilah yang digunakan sebagai bukti untuk menentukan hubungan nasab jika terdapat keraguan. Namun di dalam Hukum Islam, telah menetapkan bahwa anak yang lahir di dalam suatu perkawinan yang sah adalah dinasabkan kepada orang tuanya. Di dalam beberapa kasus yang dijelaskan dalam skripsi ini, Hakim telah menggunakan bukti tes DNA dan menetapkan nasab tersebut berdasarkan hasil tes DNA meskipun anak tersebut lahir di dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana prosedur kasus penetapan hubungan nasab di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor dan bagaimana penetapan nasab berdasarkan tes DNA di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor serta bagaimana pula pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan tes DNA sebagai bukti adanya hubungan nasab. Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian tentang masalah ini adalah untuk mengetahui prosedur penetapan hubungan nasab di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor dan mengetahui tentang penetapan nasab berdasarkan tes DNA di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor serta untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan tes DNA sebagai alat bukti adanya hubungan nasab.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokument. Data-data yang terkumpul tersebut bersumberkan kepada data primer yaitu data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan data sekunder yang yaitu data data yang bersumber dari hakim dan petugas di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa diskriptif kualitatif, yaitu data-data yang terkumpul dan diolah berdasarkan pengamatan mendalam dan dianalisa berdasarkan bahan hukum primer dan hukum Islam serta mengklasifikasikan data tersebut sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tes DNA sememangnya dibolehkan di Mahkamah Syariah khususnya Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor sebagai alat bukti dalam menetapkan hubungan nasab. Namun penggunaan tes DNA tersebut adalah didasarkan kepada enakmen keterangan syariah sahaja yang bersifat tidak mengikat, akan tetapi mampu mempengaruhi keputusan hakim dalam mengadili suatu kasus. Selain itu juga, sehingga kini, masih belum terdapat enakmen khusus di dalam undang-undang keluarga islam khususnya undang-undang keluarga Islam Selangor yang mengatur tentang penggunaan tes DNA tersebut. Meskipun penggunaan tes DNA telah diharuskan oleh kebanyakkan ulama masa kini dan banyak membantu mahkamah dalam mengadili suatu kasus, namun penggunaan tes DNA tersebut tidak seharusnya di lakukan sewenang-wenangnya tanpa mengambil kira kaedah utama yang sudah ditetapkan dalam hukum syarak seperti firasy, saksi dan ikrar.

Actions (login required)

View Item