RESI HERDA FIANTI, - (2022) KEWAJIBAN PT. PUTRA MITRA ARTHA DALAM PELAKSANAAN REKLAMASI PASCA TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TINJAUAN FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI RESI HERDA FIANTI.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Resi Herda Fianti (2022): Kewajiban PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Tinjauan Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi karena Reklamasi merupakan kegiatan yang wajib di laksanakan setiap perusahaan pascatambang, yang mana kegiatan reklamasi masih banyak yang tidak dilaksanakan oleh perusahaan, selain itu kalaupun di laksanakan terkadang pelaksanaannya belum terlaksana secara maksimal. Oleh karena itu penulis memilih penelitian dengan judul Kewajiban PT. Putra Mitra Artha Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyasah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewajiban dan Faktor-faktor yang mempengaruhi PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Tinjauan Fiqh siyasah terhadap Kewajiban dan Faktor-faktor yang mempengaruhi PT. Putra Mitra Artha dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan (field reseach). Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan kajian kepustakaan. Subjek penelitian yaitu Desa Keritang Hulu serta teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Putra Mitra Artha telah melaksanakan kewajibannya dalam melakukan kegiatan reklamasi pascatambang, namun memang belum terlaksana secara maksimal akibat kurangnya bantuan pengawasan pemerintah dan di pengaruhi oleh cuaca curah hujan yang tinggi. Dalam Fiqh Siyasah permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah dusturiyah yaitu pelaksanaan Undang-Undang, sehingga menunjukkan hasil bahwa pelaksanaan kegiatan Reklamasi pascatambang berdasarkan Perda Inhil nomor 3 tahun 2020 oleh PT. Putra Artha Mitra belum dapat melaksanakan kewajibannya secara maksimal akibat masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat. Kata Kunci : Kewajiban, reklamasi pascatambang, PT.Putra Artha Mitra, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item