Lailatur Rahmah, - (2022) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Maslahah Mursalah. Disertasi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text Tesis Tanpa BAB IV.pdf Download (52MB) | Preview
	Text (BAB IV) Tesis BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (845kB)

Abstract

ABSTRAK LAILATUR RAHMAH (2022) : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Maslahah Mursalah Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya regulasi mengenai perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam konteks perkembangannya terdapat beberapa frasa yang merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia yang membuat lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pada dasarnya putusan ini menjadi solusi dan hal preventif bagi pasangan suami istri yang dengan kealpaannya membuat perjanjian perkawinan disaat maupun sebelum perkawinan berlangsung sesuai isi Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menjadi bisa dilakukan perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung, baik itu perjanjian mengenai harta benda dan perjanjian lainnya yang menguntungkan para pihak. Melihat dari pertimbangan hukum hakim yang menjadi dasar perubahan frasa putusan ini terdapat beberapa frasa perubahan yang tidak disebutkan dalam pertimbangan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 khususnya mengenai perjanjian perkawinan dan ditinjau dari segi maslahah mursalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat studi pustaka (library research), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari buku-buku maupun hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian maupun regulasi seperti UUD 1945, UU Perkawinan, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelaah studi pustaka. Adapun hasil penelitian yakni ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi membawa perubahan hukum dalam tatanan masyarakat Indonesia. Perjanjian yang semulanya dibatasi hanya dapat dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan berlangsung maka melalui putusan ini memberi jalan bagi mereka yang sebelumnya terhalang batas waktu menjadi leluasa membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan berlangsung, termasuk didalamnya konsep pemisahan harta yang dapat diadakan karena perjanjian. Adapun tinjauan kemaslahatan dari putusan tersebut dikategorikan sebagai maslahah hajjiyah yakni segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan yang merupakan salah satu bentuk perlindungan tehadap harta. Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Perjanjian Perkawinan, Maslahah Mursalah

Actions (login required)

View Item