KHAIRUNNISAH, - (2022) KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI KEPADA BAIQ NURIL MAKNUN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1954 TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (679kB)
Preview	Text SKRIPSI GABUNG.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Khairunnisah, (2022): Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Kepada Baiq Nuril Maknun Berdasarkan UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti Dan Abolisi Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai Amnesti di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menjelaskan bahwa Presiden atas kepentingan Negara dapat memberikan Amnesti dan Abolisi kepada orang-orang yang melakukan tindakan pidana setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Kehakiman. Menurut pakar Hukum Tata Negara Indonesia Amnesti belum pernah diberikan kepada narapidana dengan kasus tindak pidana umum, Amnesti hanya pernah diberikan kepada tahanan politik. Dalam sejarah pemberian Amnesti oleh Presiden dari masa Presiden Soekarno hingga masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Amnesti diberikan kepada terpidana kasus politik yang berhubungan dengan bela negara atau makar. Namun, pada masa Presiden Joko Widodo Amnesti diberikan kepada Baiq Nuril Maknun yang merupakan terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik (ITE). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Presiden dalam pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril Maknun berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi dan faktor pertimbangan Presiden dalam pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril Maknun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berbentuk studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Sumber yang digunakan meliputi sumber primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi, sumber sekunder yaitu buku-buku, jurnal terkait pembahasan pada penelitian ini, sumber tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan surat kabar elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Amnesti merupakan kewenangan Presiden dalam bidang Yudikatif. Meskipun dalam sejarah, pemberian Amnesti hanya diberikan terhadap kasus politik dan belum pernah diberikan pada kasus non politik. Kasus Baiq Nuril Maknun tidak bisa dilihat sebagai kasus biasa, akan tetapi dapat ditafsirkan kedalam kepentingan negara. Kepentingan negara bukanlah soal apakah terpidana merupakan narapidana politik dan Pasalnya kejahatan politik, melainkan lebih kepada substansi perkaranya. Disamping itu perlunya aturan baru mengenai Amnesti ini sebagai pengganti aturan lama yakni Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Dan dengan pertimbangan Hak Asasi Manusia dan kemanusiaan pada perempuan korban pelecehan seksual, atas dasar itu Amnesti dimungkinkan untuk perkara selain politik sehingga Amnesti pun layak diberikan kepada Baiq Nuril maknun. Kata Kunci : Amnesti, Undang-Undang Darurat, Baiq Nuril Maknun.

Actions (login required)

View Item