MOKHTAR BIN SENIK, MBK (2022) HARTA BERSAMA SETELAH TERJADI PERCERAIAN DI MALAYSIA. (Studi Kasus Pada Mahkamah Syari’ah Di Negeri Malaka). Thesis thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text Tesis Mokhtar Senik Akhir.pdf Download (11MB) | Preview
Preview	Text BAB IV MOKHTAR SENIK.pdf Download (9MB) | Preview

Abstract

Kedudukan harta bersama setelah perceraian selalu menjadi perhatian dari pihak suami atau istri. Sebab harta tersebut diperoleh bersama-sama oleh pasangan suami istri semasa dalam perkawinan mereka. Dalam hukum Islam, harta bersama suami istri dapat digolongkan ke dalam syirkah abdan mufawwadah yaitu perkongsian tenaga dan perkongsian tidak terbatas. Kini perundang-undangan hukum keluarga Islam di Negeri Malaka telah mengakui harta bersama sebagai salah satu aturan yang telah diatur dalam aturan agama Islam. Ada tiga pertanyaan dalam penelitian tesis ini, pertama, bagaimana kedudukan harta suami dan istri ditinjau dari hukum Islam setelah terjadinya perceraian; kedua, bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka dalam memutuskan kedudukan harta bersama dan ketiga, apakah dasar hukum hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka dalam memutuskan kedudukan harta bersama. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan mewawancara beberapa orang hakim serta pengacara di mahkamah dan juga penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji buku yang berisikan pengetahuan tentang harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kedudukan harta suami dan istri ditinjau dari hukum Islam setelah terjadinya perceraian, tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah kedudukan harta bersama, diantaranya adalah kedudukan atau status pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri secara damai, kedua, pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan yang berkaitan dengan kedudukan harta bersama dengan mempertimbangkan tingkat kontribusi suami dan istri. Ketiga, dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus harta bersama adalah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka tahun 2002.

Actions (login required)

View Item