MUHAMMAD HAIKAL, - (2022) TINJAUAN HUKUM ISLAM ASPEK MASHLAHAH TERHADAP PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL WANITA TIDAK DIIZINKAN UNTUK MENJADI ISTERI KEDUA KETIGA DAN KEEMPAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (981kB)
Preview	Text SKRIPSI MUHAMMAD HAIKAL.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Muhammad Haikal, (2022): Tinjauan Hukum Islam Aspek Mashlahah Terhadap Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Pegawai Negeri Sipil Wanita Tidak Diizinkan Untuk Menjadi Isteri Kedua Ketiga Dan Keempat Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana pada Pasal 4 Ayat 2 disebutkan PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat. Menyadari bahwa ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang sangat jelas dengan hukum Islam, maka hal tersebut menarik perhatian peneliti untuk meneliti ketentuan tersebut dalam aspek mashlahah yang ditimbulkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan terhadap PNS wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam aspek mashlahah terhadap PNS wanita yang tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan terhadap ketentuan PNS wanita yang tidak di izinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, pada Pasal 4 PP No 45 Tahun 1990 beserta dengan aspek mashlahahnya Dalam menjawab permasalahan tersebut, pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research), maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Dimana bahan hukum primernya berasal dari PP No 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan bahan hukum sekundernya berasal dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, serta bahan hukum tertier berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Selain itu pada penelitian ini juga terdapat Bahan-bahan nonhukum Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada Pasal 4 PP No 45 Tahun 1990 yang mana PNS wanita sama sekali tidak di izinkan untuk menjadi isteri kedua ketiga dan keempat, walaupun isteri pertama menyetujuinya, bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi disiplin berat kecuali bagi PNS wanita sebagai isteri pertama yang mengizinkan suaminya menikah lagi, ketentuan tersebut untuk memberikan sinkronisasi dan kejelasan dalam pemberlakuannya. dan juga pada Pasal 4 PP tersebut yang mana PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua ketiga dan keempat bertentangan dengan hukum Islam. Karena kemashlahatan dari ketentuan tersebut tidak sejalan dengan tujuan-tujuan syar’iyah, yaitu memelihara agama, memelihara akal dan memelihara keturunan, yang mana ketentuan tersebut hanya sejalan dengan memelihara jiwa, dan memelihara harta dalam pemberlakuannya. Kata Kunci: Poligami, Mashlahah, PNS, dan PP No 45 Tahun 1990

Actions (login required)

View Item