ALFIN ADE SAPUTRA, - (2022) Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perbup Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.

Preview	Text GABUNGAN TANPA BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (194kB)

Abstract

ABSTRAK Alfin, (2022): Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar Dalam Memberikan Izin Terhadap Usaha Pembuatan Tahu di Kecamatan Bangkinang Kota Berdasarkan Perbup Kampar Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di dalam pasal 5 angka (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan menjelaskan usaha-usaha yang harus memiliki izin gangguan.salah satu usaha yang harus memiliki izin gangguan sebagaimana yang di maksud dalam peraturan daerah tersebut adalah usaha pembuatan tahu. usaha pembuatan tahu yang terletak di pemukiman warga baru bisa beroperasi setelah mengurus surat izin usaha atau mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu(DPMPTSP) Kabupaten Kampar karena banyaknya gangguan yang di sebabkan. Namun masih banyaknya pengusaha tahu yang belum memiliki izin. Apabila dilihat dari sifatnya penelitian ini tergolong peneltian deskriptif kualitatif. teknik pengumpulan data secara trianggulasi(gabungan). Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di kecamatan Bangkinang Kota. Subjek dalam penelitian ini adalah lembaga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Objek penelitian ini adalah izin terhadap usaha pembuatan tahu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan. Data Primer, yaitu melakukan penelitian langsung pada lembaga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kampar. Data Sekunder, diperoleh merupakan data pendukung, yang mencakup antara lain dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian,yakni Observasi, Wawancara, Studi kepustakaan. Terdapat beberapa izin yang perlu diurus dalam pendirian usaha pembuatan tahu. Yaitu izin dari tetangga, izin mendirikan bangunan (IMB), izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT). Para pemilik usaha pembuatan tahu tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat masih kurang dalam menjalankan aturan yang ada. itu perlu di lakukannya sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat mengerti tentang bagaimanakah aturan ini berjalan. Namun karena keterbatasan pendanaan tadi sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat jadi kurang maksimal.

Actions (login required)

View Item