DELTA MALARVISI, - (2022) JAMINAN HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG DI PASAR LUBUK JAMBI KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERDA NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (964kB)
Preview	Text SKRIPSI DELTA MALARVISI.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Delta Malarvisi, (2022) : Jaminan Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perda Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam Perspektif Fiqih Siyasah Retribusi pelayanan pasar merupakan pungutan yang dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, dikecualikan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN dan pihak swasta. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah: 1) Jaminan hak dan kewajiban pedagang Pasar Lubuk Jambi berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2012 tentang pelayanan pasar di Kabupaten Kuantan Singingi, 2) apa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap jaminan hak dan kewajiban pedagang di Pasar Lubuk Jambi, dan 3) Tinjauan fiqih siyasah terhadap jaminan hak dan kewajiban pedagang di Pasar Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode lapangan (field research) Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPDAGRIN). Sedangkan data sekundernya diperoleh dari Camat, Kelurahan, dan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisi data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan hak dan kewajiban pedagang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DISKOPDAGRIN) dan pihak Kecamatan pengelola lainnya belum efektif. Cara mereka melaksanakan Perda Nomor 7 tahun 2012 yaitu dengan menyediakan tempat pedagang berupa pelataran, los, kios yang disediakan oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Terdapat faktor penghambat dan pendukung seperti masih kurangnya petugas yang bersosialisasi kepada pedagang, kurangnya fasilitas sarana prasarana dan faktor pendukung yakni sebagian pedagang yang sudah tau mengenai pembayaran retribusi pelayanan pasar. Jika ditinjau dari fiqh siyasah Perda Nomor 7 tahun 2012 sudah sesuai dengan syariat Islam, namun pelaksanaannya masih kurang berjalan dengan baik dan efektif. Kata kunci: Hak dan Kewajiban, Retribusi Pasar, dan Fiqih Siyasah.

Actions (login required)

View Item