AZIZUL HAKIM, - (2022) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PP NO. 45 TAHUN 1990 (STUDI ANALISIS PASAL 3 AYAT 1 TENTANG KEWAJIBAN IZIN PERCERAIAN BAGI PNS). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (773kB)
Preview	Text SKRIPSI AZIZUL HAKIM.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Azizul Hakim (2022): Analisis Terhadap Pasal 3 Pp No. 45 Tahun 1990 Tentang Proses Perceraian Bagi PNS Ditinjau Dari Hukum Islam Islam menawarkan pernikahan sebagai jalan untuk penghalalan hubungan antara laki-laki dan wanita, juga sebagai jalan mendapatkan keturunan dan menyalurkan kasih sayang. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia serta Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia,alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Namun tidak dapat dipungkiri konflik yang biasanya berbentuk perselisishan dan pertengkaran terkadang tidak dapat diatasi sehingga terjadi perceraian, seperti halnya perceraian pegawai negeri sipil. Dalam PP No. 45 Tahun 1990 dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari atasannya. Yang dimana didalam islam tidak perlu adanya izin dari pihak manapun ketika ingin melakukan peerceraian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana makna ketentuan Pasal 3 PP No. 45 tahun 1990 tentang proses perceraian bagi PNS, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam PP No. 45 Tahun 1990. Adapun tujuannya untuk mengetahui makna ketentuan Pasal 3 PP No. 45 tahun 1990 tentang proses perceraian bagi PNS dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang prosedur perceraian PNS dalam PP No. 45 tahun 1990. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat yuridis normatif tentang prosedur perceraian pegawai negeri sipil. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan kajian terhadap sumber data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pengolahan dilakukan dengan cara yang berhubungan dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan penelitian. Dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya Pemerintah membuat peraturan sedemikian rupa, mempunyai tujuan agar perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Ditinjau dari Hukum Islam ternyata PP No. 45 Tahun 1990 sesuai dengan ajaran Islam, karena meskipun Islam membolehkan perceraian namun tetap berupaya mempersempit jalanya perceraian semua itu demi mencapai kemaslahatan yang bertujuan untuk menjaga jiwa dan keturunan. Kata kunci : PNS, PERATURAN PEMERINTAH

Actions (login required)

View Item