ZULFA AINI, - (2022) PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN PERWAKO DUMAI NOMOR 82 TAHUN 2020 DI KELURAHAN BAGAN KELADI KOTA DUMAI PRESPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (760kB) |
||
|
Text
SKRIPSI ZULFA AINI.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Zulfa Aini, (2022) : Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Pembangunan Berdasarkan Perwako Dumai Nomor 82 Tahun 2020 Di Kelurahan Bagan Keladi Kota Dumai Prespektif Fiqh Siyasah Pemerintah Kota Dumai menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Tugas dari LPMK berdasarkan pasal 11 ayat (2) Perwako Dumai No. 82 tahun 2020 adalah (a) membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan kelurahan; dan (b) menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kelurahan dengan swadaya gotong royong. Dari latar belakang masalah tersebut permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana peran LPMK dalam pembangunan berdasarkan Perwako Dumai No. 82 Tahun 2020 di Kelurahan Bagan Keladi, apa faktor-faktor yang mempengaruhi peran LPMK dalam pembangunan di Kelurahan Bagan Keladi dan bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran LPMK dalam pembangunan di Kelurahan Bagan Keladi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif dan analisis data deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembangunan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Bagan Keladi belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antar lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan serta kurangnya sosialisasi dari LPMK Kelurahan Bagan Keladi kepada masyarakat setempat sehingga pembangunan yang dilakukan tidak merata. Faktor-faktor yang mempengaruhi LPMK Bagan Keladi dalam menjalankan program-programnya ada dua, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung adalah dari sumber daya manusia dan keuangan atau dana. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah rendahnya tingkat pendidikan Kelurahan Bagan Keladi. Dari prespektif fiqh siyasah peran LPMK Kelurahan Bagan Keladi tidak sesuai dengan kaidah fiqh siyasah yang ada. Hal ini dikarenakan LPMK Kelurahan Bagan Keladi hanya terfokus pada pembangunan yang diarahkan oleh pemerintah saja, tapi tidak memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan arah pembangunan yang dibutuhkan masyarakat setempat. Kata Kunci : Pembangunan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia 000 Karya Umum |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (Siyasah) |
Depositing User: | fasih - |
Date Deposited: | 26 Apr 2022 04:05 |
Last Modified: | 26 Apr 2022 04:07 |
URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/59927 |
Actions (login required)
View Item |