AISYAH AMINI, - (2022) PEMANFAATAN DANA HAJI OLEH PEMERINTAH MENURUT TINJAUAN FIQIH MUAMALAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (9MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (647kB)

Abstract

ABSTRAK Aisyah Amini (2021) Pemanfaatan Dana Haji Oleh Pemerintah Menurut Tinjauan Fiqih Muamalah Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Haji merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu. Kewajiban ini merupakan rukun Islam yang kelima. Menunaikan ibadah Haji di Indonesia dari tahun-ketahun terus meningkat, terlihat dari banyaknya jamaah Haji yang mendaftar sedangkan kuota Haji terbatas. Di samping itu beredarnya berita terkait pembatalan Haji, Keputusan pembatalan keberangkatan jamaah Haji mengacu pada keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan jamaah Haji pada penyelenggaraan ibadah Haji Tahun 1442 H / 2021 M. Adanya penundaan keberangkatan tahun ini, otomatis semakin banyak calon jamaah Haji yang mengantri untuk berangkat ke Tanah Suci dan potensi dana Haji akan semakin besar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengeloaan dana Haji, dan bagaimana pemanfaatan dana Haji oleh pemerintah menurut tinjauan fiqih muamalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana Haji dan untuk menjelaskan tinjauan fiqih muamalah terhadap pemanfaatan dana Haji oleh pemerintah. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, sumber sekunder yaitu buku-buku, kitab-kitab fiqih, jurnal, terkait pembahasan pada penelitian ini, dan sumber tersier yaitu kamus dan ensiklopedia. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh dan kemudian dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang sistematis dan faktual. Berdasrarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa, pengelolaan dana Haji yang merupakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah terbentuk sebagai amanat dari terbitnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Telah sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, aman dan bermanfaat, dan mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap pemanfaatan dana Haji oleh pemerintah berupa investasi pembangunan infratruktur boleh-boleh saja selama belum ada dalil yang mengharamkannya. karena melakukan kegiatan muamalah dalam bentuk investasi dalam islam menjadi sesuatu yang diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Dengan tetap mempertahankan dan sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan aturan syariat. Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Pemanfaatan Dana Haji

Actions (login required)

View Item