RAMADHAN, - (2022) ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NO 95 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU DI KECAMATAN SENAPELAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (844kB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (317kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai pelaksanaan Kebijakan Kotaku yag didasari oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 95 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Kebijakan Kotaku berlandaskan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dan dilaksanakan di 34 Provinsi, di Kota Pekanbaru Kebijakan Kotaku ini dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Pekanbaru Nomor 878 Tahun 2017. Kecamatan Senapelan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Pekanbaru, beberapa titik wilayahnya terdapat banyak permukiman kumuh. Kota Pekanbaru yang menyandang status sebagai Ibu Kota Provinsi Riau yang dihadapkan persoalan kumuh dengan luas wilayah kumuh lebih kurang 632,27 km2 dan 113,56 ha terdiri dari 8 kawasan yang tersebar dari 19 kelurahan dari 6 kecamatan, yang mayoritas akibat padatnya permukiman kota dan pendapatan ekonomi.. Tujuan dari penelitian ini untuk mendiskripsikan pelaksanaan dari Program Kotaku dan juga faktor yang menghambat proses pelaksanaan program KOTAKU.. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KOTAKU di kecamatan Senapelan sudah berjalan sesuai dengan Rencana Kerja Tahap implementasi meliputi tahap sosialisasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap keberlanjutan, berdasarkan realisasi pengurangan kawasan kumuh sk 878 dengan jumlah luas kawasan kumuh tahun 2017 di kecamatan senapelan 24,36 Ha dan di tahun 2021 terealisasikan sebanyak 24,18 Ha di anggap telah terealisasi dan selesai. faktor penghambat yang mengakibatkan kurang optimalnya dalam pelaksanaan Kebijakan Kotaku tersebut, seperti kurangnya lahan, partisipasi masyarakat, dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terhadap masyarakat Kecamatan Senapelan Kata Kunci: Program KOTAKU, Pelaksanaan, Faktor Peghambat. . .

Actions (login required)

View Item