AHMAD MALIKI, - (2022) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG JAKSA DALAM BIDANG KETERTIBAN DAN KETENTARAMAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KELURAHAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECULIA BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Ahmad Maliki : Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Jaksa Dalam Bidang Ketertiban Dan Ketentraman Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum yaitu untuk meyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui pelaksaan tugas dan wewenang Jaksa dan kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum melalui studi kepustakaan dengan metode pendekatan hukum empiris dan di peroleh kesimpulan, bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru dalam kenyataannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Adapun kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa berdasarkan pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru yaitu: a). kurangnya personil untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, b). luasnya wilayah kerja Kejaksaan Negeri Pekanbaru, c). terbatasnya waktu untuk kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, d). belum adanya proaktif masyarakat terhadap produk dan kesadaran hukum, d). minimnya anggaran untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Upaya untuk peningkatan pelaksanaan tugas dan wewenang Jaksa berdasarkan pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru yaitu: a). hendaknya Kepala Seksi (Kasi) Intelejen meminta bantuan kepada Jaksa-Jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri Pekanbaru, b). bagi pihak Pemerintah daerah agar dapat proaktif terhadap kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Actions (login required)

View Item