NANI SUWARDI, - (2022) PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DINAS PUPR KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN BAB I-III & V.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (427kB)

Abstract

ABSTRAK Nani Suwardi (2021) Pelaksanaan Pelaksanaan Program Padat Karya Dinas Pupr Kota Pekanbaru Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah Proyek padat karya merupakan program pemerintah melalui bappenas untuk memberi lapangan kerja terutama yang kehilangan pekerjaan pada masa sulit. Observasi sebagai salah satu contoh adanya program padat karya seperti pembersihan parit dan gorong-gorong di pinggiran jalan HR Soebrantas. Dalam pelaksanaan program padat karya ini pekerja lebih kurang 100 orang dan honor harian pekerja perorangan mendapatkan Rp150. 000,00. Pelaksanaan Padat Karya yakni untuk kemaslahatan atau kebaikan masyarakat. Fiqh Siyasah terdapat siyasah maliyah yang merupakan aspek penting dalam mengatur dan mengurus pengeluaran keuangan guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan masyarakat. Dari batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan Program Padat Karya pada masa Covid-19 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 2. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran pemerintah dalam program Padat Karya pada masa Covid-19 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kota Pekanbaru Kecamatan Tampan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, Penulis merangkup hasil penelitian dari dari program ini adalah : 1. Koordinasi dengan pemerintahan pusat, Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah terjalin cukup baik dan juga menjadikan hal ini sebagai salah satu faktor pendukung dari program ini. 2. Dukungan dari pemerintah daerah Dukungan dari pemerintah daerah ini dalam hal ini adalah yakni memberikan arah dan juga kerja sama sehingga program ini dapat berjalan lancar dan juga minim dari hambatan. Untuk dari hambatan sendiri, penulis juga menyimpulkan hal ini dalam beberapa bagian, yakni : 1. Kurangnya Sosialisasi Kurangnya sosialisasi ini dirasakan oleh masyarakat yang penerima dari program ini, mereka menyatakan darpat program-program seperti ini jika dekat dengan aparatur setempat, karena kurangnya sosialisasi lebih luas oleh pihak terjait yang dilakukan. 2. Kurangnya Pendampingan Pendampingan dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah daerah mendampingi pengurusan dari masyarakat terhadap pengurusan berkas dan juga administrasi dari persayaratn program ini. 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia dalam hal ini adalah para pegawai dari pemerintah dalam pendampingan dan juga pengurusan dari program ini. Dari hasil penelitian ini dengan kaitan kaidah Fiqh siyasah maliyah adalah masih adanya beberapa hal yang belum cukup dalam pemenuhan hak nya. Kata Kunci : Program, Padat karya, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item