NORHIKMAH, - (2021) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUATAN KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DALAM AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (583kB)
Preview	Text SKRIPSI NORHKMAH.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Norhikmah (2021): Tinjauan Yuridis Terhadap Penguatan Konsep Sistem Pemerintahan Presidensil dalam Amandemen Undang- Undang Dasar Tahun 1945 Terjadinya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut membawa perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan roda negara dan roda pemerintahan, ada beberapa lembaga negara yang dulunya belum ada, setelah perubahan maka dibentuk lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum, dan yang lainnya yang memperlihat konsep pemerintahan presidensil. Demikian juga halnya dengan perubahan Pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Di sini terlihat bahwa Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Dari uraian di atas penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penguatan konsep sistem pemerintahan presidensil dalam amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta untuk mengetahui faktor terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum positif yang tertulis dan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu penguatan konsep sistem pemerintahan presidensil dalam amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian literatur (literary research), yaitu penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui, penguatan konsep sistem pemerintahan presidensil dalam amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dapat dilihat dari Perubahan (Amandemen) Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945, yang ditunjukkan melalui pasal-pasal yaitu Pasal 6C pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 22D pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, dan Pasal 24C pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan pembentukan lembaga negara yang lainnya yang sebelumnya belum ada, dan ini menunjukkan sistem pemerintahan presidensil. Alasan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain adalah masih terdapatnya pasal-pasal yang multitafsir dalam UUD 1945, pembatasan masa jabatan presdien, pembatasan kekuasaan presiden, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan transparan tentunya dilakukan melalui perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945.

Actions (login required)

View Item