Erin Sri Martha (2015) ETIKA POLITIK ISLAM MENURUT IBNU KHALDUN (1332-1406 M). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (269kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (56kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (111kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (19kB) | Preview

Abstract

Etika politik Islam sangat penting untuk direalisasikan oleh para politisi dalam rangka membangun negara dan mengarahkan masyarakatnya kepada hidup yang lebih baik dan sejahtera. Dewasa ini sangat banyak dijumpai penyimpanganpenyimpangan yang menyalahgunakan suatu jabatan tertentu. Misalnya seorang pemimpin yang melakukan korupsi untuk memperkaya diri pribadi dan melupakan kepentingan bagi masyarakatnya. Salah satu dari sekian banyaknya tokoh pemikir Islam yang membahas tentang konsep politik suatu negara ialah Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Sebenarnya Ibnu Khaldun tidak menekankan satu bentuk sistem politik dalam pemerintahan, namun konsep politiknya berpusat pada Ashabiyyah. Menurut penulis, konsep Ashabiyyah tersebut sesuai untuk menanggapi realitas sosial politik kontemporer. Sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya dengan membahas permasalahan tentang bagaimana etika politik Islam menurut Ibnu Khaldun dan kenapa etika politik sangat penting untuk direalisasikan dalam realitas sosial politik kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif-interpretatif dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mensintesiskan data yang di dapat melalui kajian pustaka dari beberapa sumber primer dan sekunder, yang kemudian diklasifikasikan, dianalisa secara seksama, dan terakhir disimpulkan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa konsep Ashabiyyah itu sama dengan konsep nasionalisme atau solidaritas sosial. Sehingga apabila dihubungkan dengan etika, maka antara orang yang melindungi (pemimpin) dan yang dilindungi (rakyat) bersedia saling membantu karena kebersamaan perasaan dan saling menghormati. Selanjutnya, Ibnu Khaldun membagi kekuasaan dalam negara menjadi tiga bagian, yaitu: As-Sulthan (Kepala Negara), Al-Wizarah (dalam hal pena), dan Al-Hijabah (dalam hal pedang). Teori ini ternyata serupa dengan teori yang dikemukakan oleh Mountesquieu tentang “Trias Politika”, yaitu: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Actions (login required)

View Item