HIDAYATUL IHSAN, - (2022) Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Situmbuk. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM.

Preview	Text SKRIPSI IHSAN KECUALI BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) PEMBHASAN BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (806kB)

Abstract

ABSTRAK Hidayatul Ihsan (2021): Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Di Nagari Situmbuk Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya sengketa adat yang timbul seperti sako dan pusako dan perdata adat yang belum diselesaikan secara optimal oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk, dan faktor penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau di Nagari Situmbuk. Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk dan mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau di Nagari Situmbuk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penulis secara langsung turun kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara mencari data yang diperlukan. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu bermaksud untuk memberikan gambaran tentang permasalahan pokok penelitian. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini adalah purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah Wali Nagari, Ketua Kerapatan Adat Nagari Situmbuk, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Situmbuk, dan masyarakat Jorong Bodi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari di Nagari Situmbuk belum terlaksana dengan baik, dapat dibuktikan masih sedikit sengketa yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk yang hanya terfokus pada sengketa tanah, dan sako pusako. Selain itu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang tugas, fungsi, dan kewenangan Kerapatan Adat Nagari. Adapun Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau di Nagari Situmbuk yang cukup serius yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari Situmbuk, kurangnya pemahaman masyarakat dan tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat. Kata kunci: Kewenangan, Kerapatan Adat Nagari

Actions (login required)

View Item