DECKY ROMADHAN, - (2021) TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS DESENTRALISASI TERHADAP OTONOMI DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Nama : Decky Romadhan Nim : 11627104192 Judul : “Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Desentralisasi terhadap Otonomi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. System pemerintahan desa yang dikembangkan berdasarkan konsep desentralisasi adalah pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kondisi, adat istiasat, asal usul desa. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini asas desetralisasi tersebut belum dapat diterapkan secara penuh sesuai dengan ketentuan tersebut, karena bidang-bidang yang harus dikelolah oleh pemerintahan desa , juga diatur dan ditentukan oleh pemrintahan pusat. Pemerintahan desa belum dapat mengelolah sumber daya yang ada dengan sepenuhnya. Demikian juga halnya dengan keuangan, masih diatur dan ditentukan oleh pemerintahan pusat, porsi dan jumlah bantuan juga di tentukan oleh pemerintahan pusat Berdasarkan uraian diatas penulisan merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana tinjauan yuridis penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan tinjauan yuridis penerapan asas desetralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan undang-undang nomor 6btahun 2014 tentang desa, dan bagaimana konsep desetralisasi yang tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan untuk mengetahui konsep desentralisasi yang tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jenis Penelitian ini adalah tergolongkepada jenis penelitian normatf, yaitu usaha untuk mengelolah data yang berhubungan dengan tinjauan yuridis penerapan asas desentrlisasi terhadap otonomi desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, hal ini dilakukan melalui kaidah-kaidah hokum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode dedukasi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat literatur (literary research), yaitu penelitian kepustakaan, yang mengunakan bahan –bahan pustaka hokum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, tinjauan yuridis penerapan asas desentralisasi terhadap otonomi desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang berhubungan dengan kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, secara gratis belum dapat dilaksanakan secara murni, karena masih ada campur tangan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu didesa, seperti pertambangan, perkebunan dan sebagainya. ii Konsep desentralisasi yang tercantum dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, terlihat dari kewenangan pemerintahan desa yang didasarkan oleh hak asal usul, kewenangan local yang berskala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintahan daerah propinsi , atau pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan. Hal ini merupakan konsep desentralisasi atau pelimpahan kewenangan dari pemerintahan kepada pemerintaha desa.

Actions (login required)

View Item