ANDRI SAPUTRA, - (2021) PENERAPAN PASAL 105 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP HAK ASUH ANAK OLEH HAKIM DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Andri Saputra : Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Asuh Anak Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Negara Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib. Dalam tatanan kehidupan yang demikian itu dijamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, akan tetapi berbagai fungsi untuk menjamin kesamaan dan kedudukan tersebut serta hak perseorangan dalam masyarakat harus disesuaikan dengan pandangan hidup serta kepribadian negara dan bangsa berdasarkan Pancasila sehingga tercapainya keserasian, keseimbangan serta keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat. Dalam penelitian ini masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana Penerapan pasal 105 KHI tentang Hak Asuh Anak di PA. Pangkalan Kerinci. Kemudian bagaimana kedudukan pasal 105 KHI terhadap Hak Asuh Anak di PA. Pangkalan Kerinci. Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis dan induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Sesuai dengan penelitian diatas, peneliti menghasilkan kesimpulan yaitu: Bahwa penerapan pasal 105 KHI di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mengacu kepada kronologis perkara, fakta hukum serta peristiwa hukum yang terbukti dan muncul dalam persidangan sehingga penerapan pasal 105 KHI tidak diterapkan secara serta merta melainkan melihat aspek-aspek yang lain. Kemudian yang selanjutnya Bahwa kedudukan Pasal 105 KHI secara tekstual mengatur, bahwa bagaimanapun ibu mempunyai hak mutlak untuk mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian. Namun apabila hal ini dipaksakan secara kaku maka hukum tidak menjadi solusi bagi masyarakat, sehingga syarat utama yang perlu dipenuhi agar Pasal 105 KHI tercapai tujuan dan maksudnya maka ibu sebagai pemegang amanah secara aturan harus bisa menunjukkan segala sesuatu utamanya perilaku yang bisa menjamin keberlangsungan hidup anak. Kata Kunci: Penerapan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

Actions (login required)

View Item