FATIMATUS SAHRO, - (2021) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAYANAN KTP ELEKTRONIK (KTP-EL) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MANDAILING NATAL BERDASARKAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (724kB)
Preview	Text SKRIPSI FATIMATUSSAHRO.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Fatimatus Sahro (2021) : Pelayanan KTP Elektronik (KTP-EL) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah Pelayanan publik merupakan pelayanan yang menjadi tanggungjawab pemerintah kepada warganya. Salah satu jenis pelayanan publik yang merupakan kewajiban pemerintah dan memiliki peran strategis adalah pelayan publik dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni tentang keluhan masyarakat dalam pembuatan KTP-el yang proses penyelesaiannya tidak tepat waktu, biaya administrasi yang tidak menentu dan lain sebagainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pelayanan yang ada di Dispendukcapil Kab.Mandailing Natal dan pandangan dari fiqh siyasah terhadap pelayanan pembuatan KTP-el di Dispendukcapil Kab.Mandailing Natal. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara, observasi, angket dan dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan sistem pelayanan publik oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dalam memberikan pelayanan pembuatan KTP-el sudah berupaya semaksimal mungkin menjalankan tugasnya berdasarkan UU. No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, namun masih saja ada segelintir orang yang melakukan pungli terhadap masyarakat dengan dalih agar KTP-El nya cepat keluar. Dimana ini bisa merusak pelayanan Dispendulcapil Madina. Berkaitan dengan tinjauan Siyasah Dusturiyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal sudah baik karena telah menjalankan apa yang diamanatkan oleh UU.No. 25 Tahun 2009. Namun mengenai kedisiplinan pihak yang melayani yaitu petugas, kurang menjalankan prinsip amanah yang sebagaimana pegawai diberikan amanah untuk menjalankan fungsi organisasi tersebut sebagaimana mestinya dan juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan dalam siyasah dusturiyah. Kata Kunci: Pelayanan, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item