ASNAN ASY’ARI, - (2021) PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (747kB)
Preview	Text SKRIPSI ASNAN ASY'ARI.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Asnan Asy’ari (2021) : “Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Penelitian ini ialah mengkaji tentang pemilu proporsional terbuka menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam perspektif siyasah dusturiyah. Adapun masalahnya, bagaimana pemilu proporsional terbuka tersebut menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pemilu proporsional terbuka di dalam perspektif fiqih siyasah. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pemilu Proporsional terbuka juga dalam perspektif siyasah dusturiyah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya secara eksplisit ditegaskan dalam undang-undang tersebut pada Bab II Pasal 3 pada huruf (f) dan (g). Serta, juga terdapat pada Bab III Pasal 185 huruf (b) bahwa prinsip pemilu di Indonesia ialah terbuka dan proporsional. Penelitian ini dilaksanakan dengan studi kepustakaan (library research), melalui serangkaian kegiatan dengan mengumpulkan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengelola literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang didapat dari buku, jurnal dan hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Di analisis dengan teknik konten analisis. Sedangkan, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun literatur dari buku, jurnal, skripsi dan hal lainnya yang berhubungan dengan permasalahan ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Undang-Undang yang menganut sistem pemilu proporsional terbuka. Lalu, di dalam perspektif siyasah dusturiyah. Memilih wakil rakyat di zaman para sahabat ialah berdasarkan hasil musyawarah untuk menunjuk beberapa orang yang dipercaya dalam mewakili umat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada imam atau pemimpin pada masa tersebut.

Actions (login required)

View Item