Helmi Kusri, - (2021) Pelayanan Terhadap Penyediaan Data Kependudukan Dan Pertanahan Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (434kB)
Preview	Text SKRIPSI GABUNG.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Helmi Kusri : Pelayanan Terhadap Penyediaan Data Kependudukan Dan Pertanahan Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan Terhadap Penyediaan Data Kependudukan Dan Pertanahan Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning belum berjalan dengan baik, bahwa pada umumnya pelayanan yang ada masih bercirikan berbelit-belit, lambat, dan tidak akuntabel. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif. Pelayanan terhadap penyediaan data kependudukan dan pertanahan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa di Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning sudah berjalan namun belum terlaksana dengan baik sepenuhnya. Adapaun faktor penghambatnya adalah; (i) kurangnya ketanggapan aparatur desa; (ii) tidak adanya standar pelayanan minimal desa; serta (iii) kurangnya sarana dan prasarana Kantor Desa Lubuk Besar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

Actions (login required)

View Item