HANY HASINA KADIR, - (2021) KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DPRD KOTA BUKITTINGGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI BAB IV WT.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV HASIL WT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (688kB)

Abstract

HANY HASINA KADIR (2021):KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA DPRD KOTA BUKITTINGGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK Keterwakilan perempuan pada adalah Keterwakilan Perempuan berarti Perempuan yang mewakili suatu golongan atau kelompok dalam satu wadah. Kehadiran perempuan di ranah politik yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana keterwakilan Perempuan pada DPRD Kota Bukittinggi menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan berdasarkan kuota 30% pada DPRD Kota Bukittinggi.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Yuridis Sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan, sedangkan sifat penelitiannya adalah Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang di peroleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian, dan didapatkan dengan metode pengumpulan data dengan cara observasi dan mewawancarai pegawai dinas di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterwakilan perempuan pada DPRD kota Bukittinggi belum terpenuhi dengan baik. Didalam Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat. Namun, dalam hasil perolehan suara, jumlah perolehan suara calon legislatif perempuan tidak mendapatkan jumlah yang bai

Actions (login required)

View Item