YOGA MAULANA ADENIS, - (2021) PELAKSANAAN PENDAFTARAN PRODUK KOSMETIK POMADE DI KOTA PEKANBARU MENURUT PERATURAN KBPOM NO. HK.03.1.23.12.11.10052 TAHUN 2011 TENTANG PENGAWASAN DAN PEREDARAN KOSMETIKA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (360kB)
Preview	Text GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Berdasarkan Peraturan KBPOM No.HK.03.1.23.12.11.10052 tentang Pengawasan dan Peredaran Kosmetika Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, klaim, dan dinotifikasi”. Namun pada kenyataannya per tanggal 10 Desember 2019 produk kosmetika Pomade yang ternotifikasi pada BPOM sebanyak 505 produk kosmetika Pomade dan masih banyak produk kosmetika pomade lainnya yang belum ternotifikasi pada BPOM. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan bagaimanakah tinjuan hukum mengenai kosmetik Pomade yang tidak ternotifikasi dari BPOM Pekanbaru dan bagaimana akibat hukum bagi produk-produk kosmetik Pomade yang belum terdaftar BPOM namun telah dipasarkan. Jenis penelitian ini tergolong kepada Yuridis Sosiologis, sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Maksud dari deskriptif adalah penilaian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pengawasan dan peredaran produk kosmetika Pomade ditinjau berdasarkan Peraturan KBPOM No.HK.03.1.23.12.11.10052 tentang Pengawasan dan Peredaran Kosmetika. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjaun hukum mengenai produk kosmetik Pomade yang tidak terdaftar di BPOM belum efektif karena masih banyaknya produk kosmetik termasuk kosmetik Pomade masih beredar tanpa mendaftarkan produknya ke BPOM. Akibat hukum produk Kosmetik yang tidak terdaftar yaitu sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan larangan pengedarkan kosmetik.Jika sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang tidak betanggung jawab, sanksi pidana tersebut bergantung terhadap undang- undang yang dilanggar oleh pelaku. Kata Kunci: Brand Image dan Keputusan Pembelian

Actions (login required)

View Item