Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 139 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “PEDULI SESAMO” UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SIAK (Studi kasus di Desa Buatan II)

Yulia Nur Kholifah, - (2021) PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 139 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “PEDULI SESAMO” UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN SIAK (Studi kasus di Desa Buatan II). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf

Download (4MB) | Preview
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Yulia Nur Kholifah (2021 : Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Peduli Sesamo” untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Siak (Studi kasus di Desa Buatan II) Penelitian ini dilatar belakangi oleh data kemiskinan (DTKS) Di Kabupaten Siak telah dilakukan verifikasi dan validasi data tahun 2017, namun didalam data tersebut masih banyak inclusion error dan exclution error disebabkan beberapa faktor. Proses dan tata cara verifikasi dan validasi data dimulai dari tingkat Desa/Kelurahan. Peran Pemerintah Desa/Kelurahan sangat penting dalam verifikasi dan validasi DTKS. Sesuai dengan Peraturan Bupati Siak nomor 139 tahun 2018 (Perbub SLRT atau sistem layanan dan rujukan terpadu). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “peduli sesamo” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak, dan apa saja faktor penghambat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “peduli sesamo” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak. Penelitian ini dilakukan di Desa Buatan II, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Metode dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis dan sifat dalam penelitian ini adalah secara deskriptif dengan metode penelitian purposive sampling sumber datanya berasal dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif. Peran Pemerintah Desa dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial berdasarkan Peraturan Bupati nomor 139 tahun 2018 tentang sistem layanan dan rujukan terpadu “peduli sesamo” untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Kabupaten Siak masih belum maksimal dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Kemudian terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data seperti penentukan tingkat kemiskinan, waktu dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data, administrasi kependudukan, koordinasi yang belum maksimal, pergantian petugas verifikasi dan validasi data, dan kesadaran aparat terkait.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
000 Karya Umum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: fasih -
Date Deposited: 27 Jul 2021 06:09
Last Modified: 27 Jul 2021 06:09
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/52159

Actions (login required)

View Item View Item