Mardiani Harahap, - (2021) PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL UMKM DI KOTA PEKANBARU MENURUT PANDANGAN FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (826kB)
Preview	Text SKRIPSI MARDIANI.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Mardiani Harahap, 2021 : Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal UMKM Di Kota Pekanbaru Menurut Pandangan Fiqih Siyasah. Kehalalan suatu produk merupakan suatu hal yang terpenting dalam membuat usaha khususnya PEMBIMmakanan di Kota Pekanbaru. Makanan merupakan salah satu kebutuhan dalam kehidupan. Dengan banyaknya usaha UMKM pada produk makanan di Kota Pekanbaru yang belum memiliki syarat sertifikasi halal, maka pemerintah dalam hal ini dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dari permasalahan tersebut penulis mengangkat beberapa pokok rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk halal UMKM oleh Dinas Koperasi?, dan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk halal UMKM di Kota Pekanbaru menurut pandangan fiqih siyasah?. Jenis penelitian ini adalah sosiologis hukum dengan metode lapangan ( Field Research) yang berlokasi di Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru. Data primer yang didapat dari pihak Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Pekanbaru. Data sekundernya adalah data yang didapat dari pengusaha UMKM Kota Pekanbaru, buku-buku yang terkait dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Setelah mengetahui permasalahan yang ada melalui wawancara dan observasi di lapangan, maka penulis meninjau dengan pandangan fiqih siyasah berdasarkan Al-Qur‟an, hadist-hadist dan kaidah-kaidah fiqih untuk memperkuat kesimpulan yang ditarik. Jadi, dari uarian dan dari berbagai tinjauan tersebut maka penulis memperoleh kesimpulan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru masih belum mendapat hasil yang maksimal, dimana tugas dinas tersebut adalah memberikan izin usaha kepada masyarakat serta mengawasi produk-produk UMKM yang sudah memiliki ataupun yang belum memiliki label halal. Dalam hal ini, untuk mendapatkan izin usaha masih ada yang tidak memerlukan syarat sertifikasi halal dari MUI. Untuk itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru mengambil suatu kebijakan bahwa syarat sertifikasi halal dari MUI dalam membuat izin usaha tidak diwajibkan, karena pengurusannya sangat rumit. Tinjauan fiqih siyasah dalam penelitian ini adalah siyasah dusturiyah, yang mana aturan akan jaminan produk halal tersebut sudah diterapkan dan dijalankan sesuai dengan kaidah tersebut yang mementingkan kemaslahatan masyarakat. Walaupun belum sepenuhnya diterapkan dan terdapat banyak kendala serta keluhan dari berbagai pihak, maka hal tersebut seharusnya tidak mengganggu kinerja dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru untuk bisa menjadi acuan menentukan jaminan produk tersebut halal karena sudah diawasi dan dicek oleh mereka.

Actions (login required)

View Item