SAYYID AMAL FADHLI LR, - (2021) Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati dalam Membantu Bupati Menyelengarakan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016-2018). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (8MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (387kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai pelaksanaan tugas wakil Bupati yang tidak berjalan maksimal dimana dalam kepimpinan mereka terjadi disharmonisasi pada tahun kedua kepimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2018 di Kabupaten Labuhanbatu padahal tugas dan Kewenangan Wakil Bupati sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati dalam membantu Bupati menurut Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016-2018 dan bagaimana Hambatan dan masalah yang dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu Priode 2016-2018. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat lapangan, metode dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Sebagai data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara. Sedangkan Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, peraturan perundang-undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan tentang tugas dan kewenangan Wakil Bupati, hambatan-hambatan yang timbul serta cara mengatasi hambatan-hambatan dalam membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dari Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas Wakil Bupati di Kabupaten Labuhanbatu menurut Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang pemertitahan daerah tidak berjalan dengan maksimal, hal ini yang menyebabkan terjadinya Pecah Kongsi dalam pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu pada Priode 2016-2018. Sedangkan Hambatan Pelaksanaan Tugas Wakil Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah 1) Kepala Daerah sangat minim memberikan kewenangan dan lemahnya Posisi wakil Bupati dalam pemerintahan, 2) Kurang baiknya Hubungan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah, 3) Tidak adanya ketegasan soal Pembagian Kewenangan Tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Actions (login required)

View Item