WIEDZIANTY SEPTIANA WULANDARI, - (2021) ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2020 TENTANG PENGALIHAN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENJADI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
![[img]](http://repository.uin-suska.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (809kB) |
|
|
Text
SKRIPSI WIEDZIANTY SEPTIANA W.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Yang mana hal itu merupakan suatu persoalan karena sejatinya KPK merupakan lembaga independen yang sistem kepegawaiannya diurus secara mandiri dengan peraturan komisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dampak bagi sistem kerja pegawai karena pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN ini. Dan bagaimana perspektif fiqh siyasah menanggapi hal ini. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif. Dan menggunakan metode analisis isi (content analysis). Hasil penelitian ini ialah prosedur pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN ini diatur secara lengkap dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 tahun 2021. Dan pengalihan status pegawai ini memberi dampak kepada sistem kerja pegawai. Semula pegawai KPK memiliki karakter independen, setelah beralih status pegawai ASN menjadi dependen dan terikat kepada peraturan kepegawaian ASN yakni Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Penelitian dalam kajian fiqh siyasah, KPK memiliki kesamaan dengan Wilayah al-mazalim yakni lembaga yang memiliki kewenangan khusus pada zaman Dinasti Abbasiyah seperti memberantas kecurangan yang dilakukan pegawai atau pejabat negara yang ditugaskan untuk memelihara atau menggunakan harta kekayaan sebagaimana mestinya. Perubahan UU dan pengalihan status kepegawaian pegawai KPK diharapkan akan menjadikan KPK lebih kuat dan profesional, bukan terbatas dan melemah. Kata kunci: Pengalihan Pegawai, ASN
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum > 342.598 Hukum Konstitusi di Indonesia, Hukum Tata Negara Indonesia 000 Karya Umum |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (Siyasah) |
| Depositing User: | fasih - |
| Date Deposited: | 08 Jul 2021 03:41 |
| Last Modified: | 08 Jul 2021 03:41 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/50740 |
Actions (login required)
 |
View Item |