AHMAD AIDIL AFAID, - (2021) ANALISIS PROSEDUR PELAYANAN PENGURUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR SAMSAT TAPUNG (Studi Kasus pada UPT Pengelolaan Pendapatan Tapung). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB V.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB V) BAB V PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS PROSEDUR PELAYANAN PENGURUSAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) PADA KANTOR SAMSAT TAPUNG OLEH: AHMAD AIDIL AFAID NIM. 11475104796 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan factor yang menjadi kendala prosedur pelayanan perizinan pada kantor Samsat UPT Tapung. Sumber data yang di pakai peneliti adalah data primer dan data skunder. Adappun infornan penelitian adalah kepala UPT , karyawan UPT, dan masyarakat yang mengurus PKB. Indikator yang digunakan adalah teori prinsip prosedur pelayanan publik oleh Adrinal Tanjung dalam buku nya yang berjudul “Standar Operating Procedures” Adanya kemudahan dan kejelasan prosedur, 2).Efektf dan efisien, 3). Dinamis, dan 4). Berorientas hasil nya adalah Prosedur pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor Samsat UPT Tapung sudah baik dilihat dari persyaratan yang sesuai dengan ketenntuan resmi dan juga ada keringan syarat untuk masyarakat yang tidak mempunyai KTP asli karena beli kendaraan bekas, kemudian karna letak kantor nya di tengah kota yang terjangkau oleh daerah menyebabkan proses pembayaran PKB ini lebih efektif dari segi waktu biaya dan tenaga, kemudian juga Samsat UPT Tapung juga dinamis terbukti dengan adanya samsat keliling yang armadanya dari Propinsi kemudian juga sudah ada sistem pembayaran online yang dikenal dengan “Samsat Online Nasional, Kendala-Kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat UPT Tapung yaitu masih adanya praktik pembayaran diluar prosedur, banyaknya wajib pajak masih menggunakan jasa calo, serta kurangnya partisipasi masyarakat atau wajib pajak untuk menciptakan pelayanan yang bersih dan berjalan sesuai ketentuan, ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang penerapan standar operasional prosedur yang di terapkan di kantor SAMSAT sehingga banyak wajib pajak/masyarakat yang menggunakan calo. Kemudian dari instansi sendiri kurang adanya koordinasi rutin. Kata kunci: Prosedur. Pelayanan publik, Samsat

Actions (login required)

View Item