Muhammad Novri, - (2021) PENGAWASAN DINAS PERIKANAN INDRAGIRI HILIR TERHADAP IZIN USAHA PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DI KECAMATAN TEMBILAHAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Novri, (2021): Pengawasan Dinas Perikanan Indragiri Hilir Terhadap Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap izin usaha perikanan kepada pelaku usaha perikanan, banyak nya usaha perikanan yang tidak memiliki izin usaha di Kecamatan Tembilahan, membuat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan sangat dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Usaha Pasal 33 berbunyi “Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan secara teknis operasional dilakukan oleh Dinas Perikanan” dan , Surat Izin Usaha Perikanan disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf a, b,dan c. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian di lapangan yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari wawancara yaitu Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bidang Pemberdayaan Pembudidaya Ikan, Seksi Kemitraan dan Informasi Usaha Kecil Pembudidaya Ikan, Seksi Pencatatan Usaha Budidaya dan Kapal Perikanan, Pelaku usaha perikanan di Kecamatan Tembilahan yang memiliki izin usaha perikanan, Pelaku usaha perikanan di Kecamatan Tembilahan yang tidak memiliki izin usaha perikanan . Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan lokasi penelitian berada di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dari penelitian ini diketahui bahwa Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap izin usaha perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kecamatan Tembilahan tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari banyaknya pelaku usaha perikanan yang tidak memiliki izin usaha perikanan. Sedangkan kendala yang menghambat pengawasan Dinas Perikanan terhadap izin usaha perikanan adalah, faktor komunikasi, faktor disposisi, faktor sumberdaya, serta faktor dana dan anggaran yang belum mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri hilir. Kata kunci : Pengawasan, Dinas Perikanan, Izin Usaha Perikanan.

Actions (login required)

View Item