Yunia Nurisman, - (2021) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 17 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TAHAPAN PRAMEDIASI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERCERAIAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Yunia Nurisman (2021): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Mengenai Tahapan Pramediasi Dalam Pemeriksaan Perkara Perceraian. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya peraturan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 pasal 17 mengenai tahapan pramediasi dalam pemeriksaan perkara perceraian. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana tahapan pramediasi menurut pasal 17 peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 1 tahun 2016 dalam pemeriksaan perkara perceraian dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pasal 17 peraturan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 mengenai tahapan pramediasi dalam pemeriksaan perkara perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana tahapan pramediasi menurut Pasal 17 peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 1 tahun 2016 mengenai tahapan pramediasi dalam pemeriksaan perkara dan untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pasal 17 peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 1 tahun 2016 mengenai tahapan pramediasi dalam pemeriksaan perkara perceraian. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum Islam normatif atau sering disebut dengan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan. Selanjutnya data yang ada di kumpulkan, diolah dan penulis memaparkan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pasal 17 peraturan mahkamah agung republik indonesia nomor 1 tahun 2016 mengenai tahapan pramediasi, kemudian data diperoleh dan dianalisis dengan teori-teori yang bersumber dari buku-buku dan literature yang berkaitan dengan persoalan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mengenai tahapan pramediasi pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Dilakukannya mediasi berdasarkan PERMA ini dapat diperoleh: Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari kerja terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi kuasa hukum, terkecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Sejak berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008 dan diganti dengan PERMA No.1 Tahun 2016 konsep hakam yang diatur dalam Al-Qur’an menjadi hilang dan diganti oleh seorang mediator yang diambil bukan dari pihak suami dan istri melainkan ii seorang hakim atau mediator dari luar yang sudah tersertifikat. Pada dasarnya pengangkatan mediator dari pihak luar disebabkan kondisi di pengadilan, bukan bertujuan menghilangkan ketentuan hukum yang dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 35 dan juga tujuan dari maqashidus syariah yaitu menekankan pada kepentingan umum dengan mempertimbangkan unsur-unsur darurat dan kondisi. Kata Kunci : Mahkamah Agung, Mediasi, Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item