Hamidah Suriyani, Hamidah (2021) Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemimpinan Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif Fiqih Siyasah. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (538kB)

Abstract

Hak perempuan dalam ranah politik itu sudah mendapat legalitas oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tepatnya Pasal 49 (1). Dengan adanya Undang-Undang ini perempuan lebih diakui kedudukannya dihadapan hukum dan di ranah publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan perempuan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta untuk mengetahui kepemimpinan perempuan menurut Undang-Unang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengelola literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjadi sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku serta jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Di analisis dengan teknik analisis data (content analysis). Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentar, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip, buku, jurnal, artikel, makalah, dan karya para pakar. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, didapat hasil bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan legalitas kepada perempuan untuk dapat menjadi pemimpin baik pemimpin. Undang-undang ini dilahirkan untuk memperkuat peranan perempuan dibidang sosial, ekonomi, budaya, terutama dibidang politik. Berhubungan dengan fiqih siyasah tidak ada larangan secara mutlak di dalam al-Qur’an akan hal ini, namun posisi perempuan menjadi pemimpin itu mengacu kepada dua pandangan ulama yakni ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Ulama membolehkan perempuan menjadi pemimpin karena adanya bukti sejarah pemimpin perempuan pada masanya seperti Ratu Balqis. Sedangkan pandangan ulama yang melarangnya dikarenakan mengibaratkan pemerintahan itu seperti khilafah islamiyah yang dipimpin oleh laki-laki. Jika perempuan menjadi pemimpin maka beralilah tugas laki-laki terhadapnya.

Actions (login required)

View Item