RATU MIRANDA, - (2021) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 37 TAHUN 2002 DALAM UPAYA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR TUAH SERUMPUN KECAMATAN TUALANG BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Ratu Miranda (2021): “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 37 Tahun 2002 dalam Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang berdasarkan Perspektif Fiqih Siyasah” Peraturan Daerah adalah produk hukum tingkat daerah yang dibentuk untuk mengatur daerah agar berjalan dengan tertib dan tentram. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 2002 dalam upaya penertiban pedagang kaki lima di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang, apa saja faktor tidak terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2002, dan tinjauan fiqih siyasah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 37 tahun 2002. Penelitian ini merupakam penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 76 orang terdiri dari Pemerintah Kecamatan Tualang, Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang, Korwil Pasar, dan pedagang kaki lima Pasar Tuah Serumpun. Dari populasi tersebut diambil sampel penelitian terdiri dari 2 orang pihak pemerintah kecamatan, 5 anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, 3 orang pihak Korwil Pasar, dan 10 orang pedagang kaki lima Pasar Tuah Serumpun. Data diambil dengan tahapan observasi dengan melakukan wawancara dan penyebaran angket dengan teknik Stratified Random Sampling. Hasil penelitian : dari pihak pemerintah daerah Kecamatan Tualang dan Satpol PP dalam pelaksanaan Peraturan Daerah belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat hingga saat ini, masih banyak PKL yang belum tertata dengan baik di Pasar Tuah Serumpun Kecamatan Tualang. Hambatan yang menyebabkan tidak terlaksananya Peraturan Daerah ketertiban umum dengan optimal ialah dari faktor internal berupa kurangnya personil dari pihak Satpol PP, sarana prasarana penunjang dalam penertiban, dan armada Satpol PP yang kurang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta faktor eksternal berupa kurangnya tingkat kesadaran masyarakat khususnya PKL terhadap Peraturan Daerah yang berlaku. Menurut tinjauan fiqih siyasah pelaksanaan Peraturan Daerah dalam upaya penertiban PKL sudah berjalan sesuai dengan aturan islam dan prinsip siyasah yakni prinsip keadilan, musyawarah, dan Perdamaian, dapat dilihat dari segi tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dan Satpol PP dalam penertiban yang dilakukan dengan mengedepankan sistem preventif dan persuasif dari hati-kehati serta himbauan untuk menghindari kemudharatan yang terjadi seperti bentrokan antara PKL dan pihak terkait. Kata Kunci: Peraturan Daerah

Actions (login required)

View Item